Monday, June 26, 2006

Saham untuk Martabat Rakyat Papua

Dimuat di Kompas, 21 Maret 2006

Aksi protes dalam rangka menuntut hak rakyat Papua akhirnya memakan korban. Tiga anggota Polri dan seorang anggota TNI AU tewas dalam bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa anti-PT Freeport. Tindakan anarki dan kekerasan itu tentu saja memunculkan keprihatinan mendalam.

Namun, langkah penyelesaian hendaknya tidak hanya menangkap dan mengadili pelaku pembunuhan aparat saja. Pemerintah perlu menelusuri akar masalahnya. Aparat di lapangan hanya menjalankan tugas dari atasan yang tidak mungkin mereka tolak. Mereka adalah korban, sama seperti rakyat Papua yang merupakan korban syahwat kekuasaan dan kerakusan penguasa.

Pemerintah hendaknya jangan menutup telinga dari ”teriakan” sebagian rakyat Papua yang minta keadilan. Mereka menilai kehadiran PT Freeport tidak memberikan keuntungan apa pun bagi rakyat setempat. Alih-alih memberikan keuntungan, PT Freeport bagi sebagian rakyat Papua hanya menyisakan limbah dan kerusakan alam. Sementara setiap hari mereka melihat berkuintal-kuintal emas diangkut entah ke mana dengan nilai miliaran dollar AS.

Serigala bagi rakyat

Dalam pandangan sebagian orang Papua, kondisi sekarang sangat keterlaluan. Perusahaan asing dengan mudahnya mengeruk emas bernilai miliaran dollar AS. Mereka beroperasi di bawah jaminan keamanan penuh dari aparat. Sementara pada saat orang Papua sendiri mengais sisa-sisa pertambangan tersebut malah dicegah dan dilarang, bahkan ditembaki aparat keamanan.
Perlakuan ini sungguh amat menyakitkan hati dan merendahkan martabat bangsa. Bagaimana bisa pemerintah dan aparat negara bertindak seperti serigala bagi rakyatnya sendiri dan menghamba bagaikan budak kepada perusahaan asing? Bukankah alasan rasional bergabungnya manusia atau kelompok manusia ke dalam suatu negara adalah untuk memelihara hak hidup dan kehidupan mereka? Bagaimana bisa pemerintah menempatkan diri berhadapan dengan rakyatnya dalam rangka melindungi bisnis kapitalis asing?

Keuntungan pemerintah pun amat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diraup PT Freeport-McMoRan. Dilihat dari jumlah saham saja sudah tidak signifikan. Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham, bandingkan dengan saham yang dimiliki PT Freeport-McMoRan sebesar 81,28 persen. Itu pun pemerintah harus menjadi tameng PT Freeport-McMoRan.

Tak punya saham

Di sisi lain, rakyat Papua tidak memiliki saham sama sekali. Mereka hanya diberi belas kasihan sebesar 1 persen dari keuntungan. Bayangkan, rakyat lokal yang secara turun-temurun mendiami daerah itu sekarang hanya menjadi pengemis yang hidup dari belas kasihan yang diberikan orang asing, yang menjadi kaya dan meraksasa dari hasil tambang daerah itu sendiri. Adalah wajar jika pada akhirnya muncul kecemburuan dan amarah.

Untuk meredakan kecemburuan dan kemarahan rakyat Papua, pemerintah perlu menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesengsaraan mereka sekarang seraya mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu, tidak cukup hanya dengan pemberian 1 persen keuntungan bagi rakyat lokal.

Pemerintah perlu mengusahakan agar rakyat daerah tersebut turut memiliki saham, misalnya, 10 persen. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap seluruh wilayah Republik, termasuk wilayah pertambangan di Papua. Meskipun sudah terikat kontrak, bukan berarti pemerintah kehilangan kedaulatan di wilayah tersebut.

Dengan memiliki saham, rakyat tidak perlu menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Mereka akan berada di posisi yang setara dengan PT Freeport McMoRan dan pemerintah. Teknisnya, tentu saja tidak seluruh rakyat duduk dalam kepemilikan, melainkan lembaga-lembaga tertentu representasi rakyat Papua, misalnya lembaga-lembaga adat, MRP, DPRD, dan pemerintah daerah.

Keberadaan PT Freeport-McMoRan kelihatannya tidak terhindarkan karena memang sudah terikat kontrak. Yang perlu diubah adalah eksistensi rakyat Papua, yang sekarang sebagai pelengkap penderita, menjadi sesama pemain yang turut menikmati kekayaan daerahnya.